Esti memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak lagi mengabaikan hak-hak dasar para pendidik dalam setiap kebijaka
n anggaran. Menurutnya, guru harus dihargai secara layak melalui sistem penggajian yang mampu menjamin kehidupan mereka dan keluarga secara bermartabat di tengah tantangan ekonomi global.
Dalam pandangan Politisi PDI-Perjuangan ini, guru yang sejahtera adalah prasyarat utama bagi terciptanya proses belajar mengajar yang bermutu. Ia melihat bahwa beban administrasi dan tuntutan kualitas yang tinggi seringkali tidak sebanding dengan apresiasi finansial yang diterima oleh para guru, terutama guru honorer.
Ia secara tegas menyatakan keberatannya terhadap fakta di lapangan di mana masih ditemukan guru yang mengabdi dengan penghasilan yang jauh dari kata cukup. Esti menilai kondisi ini sebagai bentuk kegagalan negara dalam menghargai profesi yang sejatinya paling menentukan arah masa depan bangsa.
Kepastian ekonomi bagi para guru, lanjut Esti, bukan hanya soal gaji bulanan, melainkan juga jaminan perlindungan sosial dan jenjang karier yang jelas. Ia menuntut pemerintah untuk segera membenahi karut-marut status kepegawaian guru agar mereka dapat fokus penuh pada pengembangan potensi anak didik.
Isu kesejahteraan ini terasa semakin mendesak bagi para guru yang bertugas di wilayah 3T dengan segala keterbatasan akses dan fasilitas. Esti meminta pemerintah memberikan tunjangan dan insentif khusus yang mampu memotivasi para pendidik hebat untuk mau mengabdi dan bertahan di daerah-daerah terpencil.
Esti menekankan bahwa kualitas pendidikan Indonesia sangat bergantung pada seberapa besar negara menghormati guru melalui kebijakan yang adil. Jika guru terus dibiarkan hidup dalam kekhawatiran ekonomi, maka semangat dedikasi dalam mendidik generasi penerus pun dikhawatirkan akan perlahan terkikis.
Pernyataan Esti diakhiri dengan harapan agar Hardiknas 2026 menjadi titik awal bagi kebijakan yang memanusiakan guru. Baginya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang tertulis di atas kertas, tetapi oleh seberapa adil kebijakan tersebut bekerja bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.