ALIA NUSANTARA NET


 JAKARTA – Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan anak Indonesia. Insiden keracunan 72 siswa di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, disebut sebagai kegagalan moral dalam melindungi hak kesehatan anak-anak sekolah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi (zero tolerance) bagi kelalaian yang mengancam nyawa siswa. Ia mengaku prihatin melihat anak-anak yang seharusnya mendapatkan asupan nutrisi justru harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini dianggap sebagai alarm keras bagi seluruh penyelenggara program di tingkat nasional.

"Program ini harus benar-benar memberikan manfaat gizi bagi generasi penerus bangsa," tegas Charles. Ia menekankan bahwa kualitas makanan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi biaya atau kecepatan distribusi. Setiap paket makanan yang sampai ke tangan siswa harus dijamin keamanan dan kesegarannya sesuai standar gizi yang ditetapkan.

Charles menilai sanksi penutupan permanen bagi unit yang lalai adalah bentuk pertanggungjawaban kepada para korban dan orang tua mereka. Ketakutan orang tua siswa terhadap keamanan makanan sekolah harus diredam dengan langkah-langkah konkret dan transparan dari pemerintah. Kepercayaan publik merupakan modal utama keberlangsungan program MBG.

Dampak dari keracunan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis bagi para siswa yang terdampak. Gejala mual, muntah, dan diare massal menciptakan trauma tersendiri dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, DPR menuntut pemerintah untuk memberikan pendampingan medis dan pemulihan bagi seluruh korban hingga benar-benar pulih.

Politisi ini juga menyoroti bahwa insiden ini merupakan bukti nyata kurangnya disiplin dalam penerapan standar keamanan pangan. Ia meminta pengelola SPPG untuk tidak bermain-main dengan nyawa rakyat kecil. Disiplin dalam menjaga higienitas bukan sekadar aturan formal, melainkan kewajiban moral yang harus dijalankan setiap hari.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk lebih peka terhadap kondisi di lapangan. Charles mendesak agar insiden ini tidak dianggap sebagai kasus terisolasi, melainkan sebagai bahan evaluasi total. Perbaikan sistem harus dilakukan segera agar anak-anak di wilayah lain tidak mengalami nasib serupa yang membahayakan kesehatan mereka.

Menutup keterangannya, Charles berharap agar kedepannya koordinasi antar instansi semakin solid demi keselamatan anak didik. Ia berjanji akan terus mengawasi jalannya program ini agar selaras dengan cita-cita mencerdaskan bangsa. Manfaat gizi yang dijanjikan pemerintah harus diwujudkan dalam piring makanan yang benar-benar sehat dan aman dikonsumsi.