Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menyatakan bahwa wacana WFH untuk menekan konsumsi BBM hingga 20 persen masih bersifat asumsi. Menurutnya, akar persoalan subsidi bukan pada mobilitas pekerja, melainkan pada ketidaktepatan sasaran penerima subsidi di lapangan.

"Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi," tegas Ateng dalam keterangan resminya, Jumat (27/3/2026).

Fokus pada Reformasi Distribusi

Politisi Fraksi PKS ini mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi skema subsidi. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah atau mobil dengan CC besar yang selama ini masih bebas mengakses bahan bakar penugasan pemerintah.

Menurut Ateng, cara ini jauh lebih efektif dalam menekan angka konsumsi nasional tanpa harus memicu efek samping terhadap sektor ekonomi lainnya.

Risiko Kebijakan WFH

Di sisi lain, DPR menilai kebijakan WFH satu hari berisiko memicu pergeseran konsumsi listrik ke sektor rumah tangga dan memukul pendapatan sektor informal di kawasan perkantoran, seperti pedagang kecil dan pengemudi ojek daring.

"Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan," pungkasnya.